Masih Banyak Petani Sulit Mengakses Bantuan Gagal Panen
Minggu, 25 September 2011 , RMOL.
Dana ketahanan pangan yang digelontorkan pemerintah rawan penyelewengan. Pasalnya, hingga kini dana buat mengganti gagal panen itu banyak yang belum sampai ke tangan petani.
Ketua Serikat Petani Indonesia (SPI) Ahmad Yakub mengeluhkan lambannya proses pencairan dana bantuan tersebut.
“Kami mengeluhkan janji Inpres tentang program bantuan pemerintah April lalu akibat iklim ekstrim. Untuk itu petani mengalami kesulitan akses,” kata Yakub kepada Rakyat Merdeka.
Yakub mengaku mendapat laporan dari anggota SPI di wilayah Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, juga petani di wilayah Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT) yang gagal panen. Dia mengatakan, ketika para petani itu hendak mencairkan dana bantuan gagal panen ke dinas pertanian setempat, pihak terkait tidak tahu soal ketentuan tersebut, malah bingung bagaimana cara mengaksesnya.
“Petani di daerah banyak yang belum menerima bantuan dana tersebut. Aparaturnya sendiri tidak mengerti ada aturan, itu kan aneh. Berarti di internal mereka tidak siap. Kok bisa begitu, kami jadi khawatir dana itu rawan diselewengkan,” ucap Yakub.
Dia menganggap, sosialisasi bantuan buat petani tidak maksimal. Itu sebabnya, dia meminta Menteri Pertanian (Mentan) Suswono memobilisasi aparatnya di daerah untuk melayani petani yang gagal panen supaya dana itu lekas tersalurkan.
“Sejak awal kita sudah mewanti-wanti, janji ini sifatnya materil. Pasti sangat dinantikan petani yang mengalami bencana karena tiap tahun bakal ada petani yang gagal panen,” tegas Yakub.
Yakub mengimbau, setiap kebijakan yang dikeluarkan Mentan melibatkan ormas-ormas pertanian. Apalagi, kemungkinan penyimpangan itu selalu ada. Ia juga berharap, dana tersebut bisa digunakan untuk pengembangan teknologi pertanian, pengadaan benih lokal yang bagus dan jaminan harga serta jaminan bila terjadi bencana atau hama.
Pengamat pertanian Bustanul Arifin meyakini swasembada yang dicanangkan pemerintah akan terus bermasalah selama masih ada persoalan produksi dan struktural di tingkat petani.
Dia berharap, anggaran yang diusulkan Kementerian Pertanian (Kementan) diarahkan untuk kegiatan yang fokus pada kesejahteraan petani.
“Ketahanan pangan di negara kita masih mengkhawatirkan. Saya pikir ini harus ditangani serius, dan solusinya bukan semata pada besarnya anggaran ketahanan pangan,” ujarnya.
Anggota Komisi IV DPR Rofi’ Munawar mempertanyakan target surplus 10 juta ton beras hingga 2015, mengingat data kekeringan yang terjadi pada 2010 masih terdapat 96.721 hektar area tanaman padi yang mengalami kekeringan. Sedangkan untuk tahun ini, hingga Agustus area tanaman padi yang mengalami kekeringan mencapai 95.891 hektar.
“Trend kekeringan area tanaman terus meningkat. Ini mengancam pencapaian target surplus 10 juta ton beras yang diinginkan Presiden,” ujar Rofi’.
Seperti diketahui, Inpres No.5 Tahun 2011 terkait pengamanan produksi beras nasional dalam menghadapi iklim ekstrim sudah terbit. Inpres ini mengamanatkan pendistribusian bantuan kepada petani seperti bantuan benih, pupuk, pestisida dan bantuan usaha tani bagi daerah yang terkena puso atau gagal panen.
Untuk itu, pemerintah siapkan Rp 3 triliun, dengan rincian Rp 1 triliun untuk stabilisasi pangan dan harga, Rp 2 triliun untuk dana darurat ketahanan pangan terkait perubahan iklim.
Belum semuanya tersalurkan, pemerintah berencana lagi menambah dana kesiagaan untuk pangan (kontigensi) sebesar Rp 3 triliun pada tahun 2012. Salah satunya untuk mendorong surplus beras 10 juta ton pada 2015. [rm]
sumber http://t.co/JRGdTnWD
Baca Selanjutnya......
Subscribe to:
Posts (Atom)